PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TANAH DATAR

Profil

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bahkan lebih mendasar, hak memperoleh informasi  adalah salah satu dari hak asasi manusia, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Negara Republik Indonesia dalam transformasinya menjadi negara demokrasi, menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, terutama dalam penyelenggaraan negara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lebih detilnya, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sementara, lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


 Alamat PPID Tanah Datar : Komplek Perkantoran Bupati, Jl. Sultan Alam Bagagarsyah , Pagaruyung , Batusangkar 

                                                    Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

E-MAIL : ppidtanahdatar@gmail.com

TLP : (0752) 71301 , FAX (0752) 574000

Tugas dan Wewenang

A. TUGAS

1.       Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dolumentasi

2.       Menyusun Laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi

3.       Mengoordinasikan dan mengonsolidasikakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID        Pembantu

4.       Menyimpan, mendokumentasikan , menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi

          kepada publik,

5.       Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik,

6.       Melakukakan uji kosenkuesi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan,

7.       Melakukan pemukthakiran informasi dan dokumentasi,

8.       Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat,

9.       Melakukan pembinaan , pengawasan , evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan    dokumentasi yang dilakukan ole PPID

10.     Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau / sesuai dengan kebutuhan,

11.     Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan

 

 B.  Kewenangan

 1.      Menugaskan PPID pembantu untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi     

            dan dokumentasi

  2.      Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang di tetapkan dengan keputusan bupati,

  3.      Melaporkan tugas PPID ke Bupati Tanah Datar

 

 

 

Struktur PPID


Visi dan Misi

VISI :

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel guna Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima Menuju Good Governance 

di Kabupaten Tanah Datar

 

MISI :

       Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1.      Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan

2.      Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik

3.      Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

4.      Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik

5.     Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam     meningkatkan  aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik

6.     Meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat mengawal  pelaksanaan  pemerintahan atau badan publik, menuju     pemerintahan yang bersih dari KKN melalui keterbukaan informasi publik

 

Tentang PPID

Selamat Datang di Website PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Adapun Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui :

    a. Tertulis (melalui surat, email, fax dan sms).

    b. Tidak tertulis (melalui telepon).

    c. Datang langsung.


2. Permohonan Informasi

4. Pengajuan Keberatan

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing SKPD berdasarkan alasan berikut:

    a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

    b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

    c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

    d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

    e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

    f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

    g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang¬Undang 14/2008.

Mekanisme Pengajuan Keberatan

    a. Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui PPID paling lambat 14 hari kerja setelah         diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari PPID;

    b. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID melalui         petugas informasi pada masing-masing PPID;

    c. Petugas Informasi masing-masing PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon Informasi Publik         yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

    d. Petugas Informasi masing-masing PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

    e. Atasan PPID masing-masing SKPD memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan         kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa         selambat-      lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register         keberatan.

5. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)      menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik. Penyelenggaraan layanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja      Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB | Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB                                                                                                                        
Jumat : 09.00 – 15.00  WIB  | Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB


6. Jangka waktu Penyelesaian

  1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik     memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi     dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah     penguasaannya atau tidak. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat memperpanjang waktu paling lambat 7     (tujuh) hari;
  3. Penyampaian/Pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara langsung, melalui email,     fax ataupun jasa pos.

7. Biaya / Tarif

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya),       sementara untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy     sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya. Sedangkan     untuk pengiriman melalui jasa pos dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.